>
Alsadad RudiSejumlah tokoh lintas agama hadir di gedung Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2013) dalam konferensi pers terkait kerusuhan SumbawaJAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menolak kejadian di Sumbawa disebut sebagai konflik sosial. Alasannya, peristiwa itu hanya berlangsung sepihak.
Menurut Din, suatu konflik adalah pertikaian di antara dua belah pihak. Namun di Sumbawa, yang terjadi adalah aksi anarkistis seperti perusakan dan tindakan kriminalitas seperti penjarahan terhadap sekelompok masyarakat tertentu.
"Sebenarnya (kerusuhan Sumbawa) tidak bisa disebut konflik karena berlangsung sepihak. Suatu konflik harus ada aksi dan reaksi. Tapi yang terjadi adalah anarkisme, perusakan, kriminal, dan penjarahan," kata Din di gedung Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2013).
Din hadir dalam acara konferensi pers terkait kerusuhan Sumbawa beberapa waktu lalu di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam acara tersebut, hadir pula beberapa tokoh lintas agama seperti Mayjend (Purn) Nyoman Suwisma (Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia), Romo Benny Susetyo (Sekretaris Komisi Hak KWI), dan WS Wawan Wiratma (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu).
Lebih lanjut, Din menegaskan, masyarakat seharusnya jangan mudah menghubungkan kejadian individual atau kriminal dengan hal-hal terkait sentimen SARA. Kejadian di Sumbawa bisa menjadi pelajaran bagaimana hanya masalah pribadi menyebabkan banyak warga tidak berdosa yang tidak tahu akar permasalahan turut menjadi korban.
"Masyarakat jangan mudah menghubung-hubungkan masalah pribadi dan kriminal dengan hal-hal yang terkait kesukuan dan agama. Di Sumbawa, jumlah pengungsi mencapai 2.000 lebih, bahkan hampir 3.000, terdiri dari ibu, orang tua, dan anak-anak yang tidak berdosa dan tidak tahu-menahu. Ini karena masalah pribadi telah dijadikan isu komunal," kata Din.
Din juga mengatakan, di tengah situasi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin deras dan mudah untuk diakses, masyarakat sebaiknya dapat selektif memilih informasi tepercaya agar informasi provokatif tidak cepat menyebar dan dapat meningkatkan ekskalasi kerusuhan.
"Di zaman teknologi dan informasi yang cepat tersebar, warga hendaknya lebih selektif memilih terkait kebenaran suatu informasi agar isu-isu yang memprovokasi tidak cepat tersebar," ujar Din.
Seperti diberitakan, kerusuhan terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar, akhir pekan kemarin. Kerusuhan bermula dari beredarnya isu kematian seorang mahasiswi warga lokal akibat mengalami penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan seorang oknum anggota kepolisian dan pacar korban yang berasal dari Bali
.
0 Comments